Tanjungpinang, DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Rapat Paripurna Masa Sidang Ke-2 Tahun Sidang 2024-2025 bertempat di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Kamis (27/03/2025).

Paripurna ini sendiri Beragendakan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

Paripurna ini di pimpin oleh  Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd.  Dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, SE., MM,  masing-masing Kepala Perangkat/Wakil dari OPD Provinsi Kepulauan Riau.

Pada kesempatan ini Gubernur Kepulauan Riau menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

LKPJ ini disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Sedangkan penyusunannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam kesempatan ini Gubernur Kepulauan Riau menyampaikan secara umum realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Walaupun informasi realisasi APBD masih bersifat tentatif karena saat ini masih dalam proses audit komprehensif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pendapatan dianggarkan sebesar Rp.4,275 trilyun lebih dengan realisasi mencapai Rp. 3,959 trilyun lebih atau mencapai 92,62% dari target yang ditetapkan. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 2,020 trilyun lebih dan dapat terealisasikan sebesar Rp. 1,981 trilyun lebih atau mencapai 98,08% dari target, Dana Perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp.2,250 trilyun lebih dapat terealisasikan sebesar Rp. 1,976 trilyun lebih atau mencapai 87,84% dari target. Sedangkan untuk Pendapatan dari Lain lain Pendapatan yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 4,092 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar 1,300 milyar lebih atau mencapai 31,78% dari target” ucap Ansar.

“Selanjutnya kami sampaikan Gambaran tentang Belanja Tahun Anggaran 2024. Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 4,414 trilyun lebih, dengan realisasinya mencapai Rp. 4,071 trilyun lebih atau sebesar 92,24%. Belanja tersebut, terdiri dari Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. 3,222 trilyun lebih dan terealisasi sebesar Rp. 2,987 trilyun lebih atau mencapai 92,69%, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 344,99 milyar lebih dan terealisasi sebesar Rp. 307,344 milyar lebih atau mencapai 89,09%. Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan sebesar Rp. 4,773 milyar lebih dan terealisasi sebesar Rp. 2,065 milyar lebih atau mencapai 43,27% dan Belanja Transfer yang dianggarkan sebesar Rp. 841,617 milyar lebih dan terealisasi sebesar Rp. 775,144 milyar

lebih atau mencapai 92,10%” lanjutnya.

“Untuk Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 139,369 milyar lebih atau sebesar 100,15% dari target sebesar Rp. 139,161 milyar lebih. Sementara itu realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 91,945 milyar lebih atau sebesar 99,88% dari target sebesar Rp 92,053 milyar lebih. Dengan demikian sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan terealisasi sebesar Rp. 27,324 milyar” tutupnya.

Sebelum Paripurna ditutup Pimpinan Rapat menyampaikan besar terimakasih atas kehadiran para tamu undangan rapat yang mana telah mengikuti Paripurna hingga selesai.