Tanjungpinang – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua, S.E., M.H, meminta Pemerintah Provinsi Kepri segera merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 usai penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Menurutnya, percepatan pencairan anggaran sangat krusial untuk menggerakkan perekonomian daerah yang dalam dua tahun terakhir mengalami perlambatan. APBD, kata Rudi, menjadi instrumen utama mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Hampir seluruh kabupaten/kota di Kepri, kecuali Batam, sangat bergantung pada perputaran APBD. Jika terlambat, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya, Sabtu (10/01/2026).
Ia menyebutkan daerah seperti Tanjungpinang, Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas akan paling terdampak apabila realisasi anggaran tidak segera berjalan, terlebih di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan.
Rudi juga menyoroti dampak keterlambatan anggaran terhadap kesejahteraan pegawai, khususnya tenaga honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL), yang kerap mengalami keterlambatan pembayaran gaji akibat belum rampungnya administrasi DPA.
“Keterlambatan seperti ini harus dihindari karena sangat memberatkan pegawai, terutama honorer,” tegas Anggota Komisi II tersebut..
Untuk itu, ia mendorong Pemprov Kepri agar bergerak cepat dan cermat dalam menuntaskan seluruh tahapan administrasi, mulai dari penyerahan DPA hingga penerbitan surat keputusan pendukung lainnya.
“Tanpa kelengkapan administrasi, DPA yang sudah diserahkan tidak akan bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat,” tutupnya.
