Aziz Martindaz Dorong Penguatan Mitigasi Bencana di Kepri, DPRD Ingatkan Pentingnya Kesiapsiagaan Hadapi Cuaca Ekstrem

Tanjungpinang – Menghadapi ancaman meningkatnya bencana hidrometeorologi akibat puncak musim hujan dan dampak perubahan iklim, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Aziz Martindaz, S.Pd, menegaskan pentingnya memperkuat langkah mitigasi, kesiapsiagaan, serta koordinasi lintas sektor guna memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.

Komitmen tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Kesiapsiagaan Menghadapi Puncak Musim Hujan dan Dampak Perubahan Iklim di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, yang digelar di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (03/11/2026).

Kehadiran Aziz Martindaz dalam forum strategis tersebut mencerminkan perhatian DPRD Kepri terhadap upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi bencana, sekaligus memastikan keselamatan dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Rapat koordinasi tersebut turut menyoroti peningkatan signifikan kejadian bencana alam di wilayah Kepulauan Riau. Berdasarkan data yang dipaparkan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, tercatat sebanyak 1.231 kejadian bencana sepanjang Januari hingga September 2026. Angka tersebut telah melampaui total 948 kejadian bencana yang tercatat sepanjang tahun 2025.

Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem penanggulangan bencana secara terpadu, terutama menjelang puncak musim hujan.

Dalam pemaparannya, Misni menegaskan bahwa peningkatan kejadian bencana harus menjadi perhatian bersama dan membutuhkan langkah antisipatif yang lebih terencana.

"Peningkatan jumlah kejadian bencana ini harus menjadi perhatian bersama. Kita tidak boleh hanya bergerak ketika bencana terjadi," ujar Misni.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kepri Aziz Martindaz menekankan pentingnya mengubah pola penanggulangan bencana dari pendekatan reaktif menjadi langkah preventif yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Menurutnya, kondisi geografis Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan memerlukan strategi mitigasi yang disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah, terutama daerah pesisir, pulau-pulau terluar, serta kawasan permukiman yang memiliki kerentanan terhadap cuaca ekstrem.

"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kita tidak boleh menunggu bencana terjadi baru bergerak. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus memastikan bahwa langkah pencegahan, sistem peringatan dini, kesiapan personel, hingga sarana evakuasi benar-benar berfungsi dengan baik. Kesiapsiagaan hari ini adalah investasi untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana di masa mendatang," ujar Aziz Martindaz.

Aziz juga menilai peningkatan kejadian bencana menjadi momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas program mitigasi yang telah dilaksanakan, termasuk kesiapan infrastruktur pengendalian banjir, sistem drainase, serta ketersediaan fasilitas penanggulangan bencana di kabupaten dan kota.

Ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan respons darurat, tetapi juga membutuhkan perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan risiko perubahan iklim.

"Mitigasi bencana harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Infrastruktur yang dibangun harus memperhatikan aspek keselamatan dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya dapat dicegah justru terus berulang dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat," tegasnya.

Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah, sepanjang tahun 2025 Kepulauan Riau mencatat 210 kejadian banjir, 50 tanah longsor, 200 kebakaran, serta 488 kejadian puting beliung maupun gelombang tinggi.

Sebaran kejadian bencana menunjukkan bahwa sejumlah kabupaten dan kota memiliki tingkat kerawanan yang perlu mendapat perhatian serius. Kabupaten Bintan mencatat 268 kejadian, disusul Kota Tanjungpinang sebanyak 238 kejadian dan Kabupaten Natuna sebanyak 111 kejadian.

Sementara itu, Kabupaten Karimun mencatat 96 kejadian, Kabupaten Kepulauan Anambas 95 kejadian, Kota Batam 81 kejadian, dan Kabupaten Lingga 50 kejadian.

Mencermati kondisi tersebut, Aziz Martindaz mendorong penguatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kepri, pemerintah kabupaten/kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), instansi terkait, serta seluruh unsur masyarakat.

Menurutnya, koordinasi yang solid diperlukan agar upaya mitigasi tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi gerakan bersama yang mampu menjangkau seluruh wilayah Kepulauan Riau.

"Kepri memiliki tantangan geografis yang berbeda dengan daerah daratan. Karena itu, kesiapan logistik, jalur komunikasi, transportasi evakuasi, serta akses pelayanan darurat di wilayah pulau-pulau harus benar-benar diperhatikan. Kita ingin seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terluar, mendapatkan perlindungan dan penanganan yang cepat ketika terjadi bencana," ungkapnya.

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kepri, Aziz juga menaruh perhatian terhadap pentingnya edukasi kebencanaan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.

Ia menilai peningkatan literasi kebencanaan, pelatihan evakuasi, dan penyebarluasan informasi peringatan dini merupakan bagian penting dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi ancaman bencana.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kepri, Aludin Andi, menjelaskan bahwa karakteristik wilayah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyusunan strategi mitigasi dan penanganan bencana.

"Potensi bencana yang perlu kita antisipasi meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi, hingga cuaca ekstrem," jelasnya.

Menghadapi kondisi tersebut, Sekdaprov Kepri Misni menekankan tujuh langkah strategis kesiapsiagaan, di antaranya penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi sistem peringatan dini, peningkatan kesiapan personel, kelengkapan peralatan evakuasi, serta ketersediaan logistik darurat.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong penguatan mitigasi fisik melalui pemeliharaan drainase, pembersihan saluran air, dan pembangunan kolam retensi guna mengurangi risiko genangan maupun banjir saat intensitas hujan meningkat.

Misni turut mengajak seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, media massa, dan perguruan tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam membangun ketangguhan daerah terhadap ancaman bencana.

"Penanggulangan bencana membutuhkan komitmen, koordinasi, dan keterlibatan seluruh pihak," ujarnya.

Aziz Martindaz menegaskan bahwa DPRD Provinsi Kepulauan Riau, melalui fungsi pengawasan dan penganggaran sesuai kewenangannya, memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan penanggulangan bencana yang tepat sasaran dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Ia berharap hasil rapat koordinasi lintas sektor tersebut tidak berhenti pada penyusunan rekomendasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret yang terukur di seluruh kabupaten dan kota.

"Rapat koordinasi ini harus menghasilkan langkah nyata. Kita berharap seluruh instansi semakin siap, masyarakat semakin memahami risiko bencana, dan pemerintah daerah memiliki sistem penanganan yang cepat serta terkoordinasi. DPRD Kepri tentu akan terus mendorong agar upaya perlindungan masyarakat menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah," tuturnya.

Lebih lanjut, Aziz mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke saluran air, serta mengikuti informasi resmi dan peringatan dini dari instansi berwenang.

Menurutnya, keberhasilan mitigasi bencana bukan hanya diukur dari kemampuan pemerintah menangani keadaan darurat, tetapi juga dari sejauh mana risiko dan dampak bencana dapat diminimalkan sebelum menimbulkan korban maupun kerugian.

"Harapan kita tentu bukan sekadar mampu menangani bencana dengan baik, tetapi bagaimana mencegah dan meminimalkan dampaknya sejak awal. Dengan sinergi pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, kita optimistis Kepulauan Riau dapat menjadi daerah yang semakin tangguh, aman, dan siap menghadapi tantangan perubahan iklim," pungkas Aziz Martindaz.

Melalui partisipasi aktif dalam rapat koordinasi ini, DPRD Provinsi Kepulauan Riau menegaskan peran kelembagaannya dalam mendukung penguatan kesiapsiagaan bencana, mendorong pembangunan yang berketahanan iklim, serta memperjuangkan perlindungan dan keselamatan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau.