DPRD Kepri Hadiri Pemberian Remisi Umum HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapas Tanjungpinang

Tanjungpinang – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepulauan Riau, H. Bakhtiar, MA, menghadiri Upacara Pemberian Remisi Umum dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang, Kilometer 18, Kabupaten Bintan, Senin (17/08/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pemberian Remisi Umum kepada warga binaan pemasyarakatan di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Sebanyak 3.188 narapidana dan anak binaan menerima remisi yang dilaksanakan secara terpusat di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang dan serentak pada sembilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Kepri.

Pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi negara kepada warga binaan yang menunjukkan perilaku baik serta aktif mengikuti berbagai program pembinaan selama menjalani masa pidana. Selain menjadi penghargaan atas perubahan positif, remisi diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau, Aris Munandar, menjelaskan bahwa Remisi Umum tahun ini terbagi menjadi dua kategori. Sebanyak 3.152 orang menerima Remisi Umum I (RU I) berupa pengurangan masa pidana, sehingga penerima masih harus menjalani sisa masa pidananya. Sementara itu, 36 orang menerima Remisi Umum II (RU II) yang menyebabkan mereka memperoleh hak untuk langsung bebas pada 17 Agustus 2026 setelah pengurangan masa pidana diperhitungkan.

Besaran remisi yang diberikan bervariasi antara dua hingga enam bulan. Dari keseluruhan penerima, sebanyak 838 orang memperoleh remisi tiga bulan, menjadi jumlah penerima terbanyak berdasarkan besaran remisi.

Sementara berdasarkan UPT, penerima remisi terbanyak berasal dari Lapas Kelas IIA Batam sebanyak 903 orang, kemudian Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang sebanyak 644 orang, serta Lapas Kelas IIA Tanjungpinang sebanyak 633 orang.

Dalam kesempatan tersebut, Aris juga menyampaikan bahwa seluruh Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kepulauan Riau saat ini menghadapi kondisi overcapacity. Kendati demikian, pelaksanaan program pembinaan terus dilakukan dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dukungan tersebut antara lain diwujudkan melalui pelatihan kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) serta program pembinaan bagi anak binaan yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ke depan, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Kepri juga akan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepri terkait pelaksanaan pidana kerja sosial.

Dalam kegiatan tersebut, H. Bakhtiar, MA menilai pemberian remisi tidak semata-mata sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga merupakan bagian penting dari sistem pembinaan yang memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk menunjukkan perubahan dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat.

“Remisi ini harus kita maknai sebagai bentuk apresiasi atas proses pembinaan dan perubahan positif yang telah dilakukan warga binaan. Namun yang lebih penting, remisi juga menjadi motivasi agar mereka terus memperbaiki diri, mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh, dan ketika kembali ke masyarakat nanti dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan,” ujar Bakhtiar.

Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah, jajaran pemasyarakatan dan berbagai pihak dalam mendukung proses pembinaan warga binaan di Kepulauan Riau.

“Kita tentu berharap pembinaan di Lapas tidak berhenti pada masa menjalani hukuman. Harus ada bekal keterampilan, mental dan sosial yang cukup agar ketika mereka bebas, mereka mampu beradaptasi dan kembali menjadi bagian dari masyarakat secara produktif. DPRD Provinsi Kepri tentu mendukung langkah-langkah yang memperkuat pembinaan dan reintegrasi sosial tersebut,” tambahnya.

Pemberian Remisi Umum 17 Agustus 2026 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.02.02-1484 tanggal 12 Agustus 2026.

Rangkaian kegiatan turut dimeriahkan dengan berbagai penampilan, di antaranya tari dan pertunjukan band dari warga binaan, yang menjadi bagian dari ekspresi kreativitas sekaligus hasil pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, SE., MM, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, SE., M.Si., Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri H. Bakhtiar, MA, serta jajaran pemerintah

daerah dan instansi terkait.