DPRD Kepri Sepakati Ranperda Peternakan dan Kesehatan Hewan, Langkah Strategis Wujudkan Ketahanan Pangan Daerah

Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang Ke-3 Tahun Anggaran 2025-2026 dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, Pulau Dompak, Senin (09/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd. serta dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Pada rapat Paripurna ini Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan Pendapat Akhir dari setiap Fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Adapun Wakil/Juru Bicara dari setiap Fraksi yang membacakan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau diantaranya adalah Andi S. Mukhtar, ST (Gerindra), H. Mustamin Bakri, S.Sos., M.Si (Golkar), H. Muhammad Musofa, SE (Nasdem), Wahyu Wahyudin, SE., MM (PKS), Dr. Sahat Sianturi, S.H., M.Hum. (PDI-Perjuangan), H. Sumali, SE (Demokrat-Nurani Indonesia), dan H. Suigwan, S.M (PAN-PKB).

Yang mana salah satunya adalah Pendapat Akhir Fraksi Golkar yang diwakili oleh Mustamin Bakri, menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya terkait saran/masukan dari Fraksi Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Fraksi Partai Golkar melalui Mustamin Bakri menjelaskan bahwa dari hasil pembahasan Panitia Khusus, Ranperda ini telah tersusun secara sistematis dalam 16 (enam belas) BAB dan 43 (empat puluh tiga) Pasal, dengan 13 (tiga belas) ruang lingkup pengaturan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4. Cakupannya meliputi kewenangan daerah dan perencanaan, penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan, lalu lintas Hewan, Ternak, dan Produk Hewan, Biosekuriti dan pengendalian penyakit Hewan, kawasan, sarana, dan prasarana, pembinaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, sistem informasi, pendanaan, larangan, sanksi administratif, hingga ketentuan penyidikan.

Fraksi Partai Golkar juga menyambut baik rumusan sembilan asas dalam Pasal 2, yaitu kemanfaatan, keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kesejahteraan Hewan, keterpaduan, kehati-hatian, kepastian hukum, akuntabilitas, dan kearifan lokal.

”Dimuatnya asas kearifan lokal menunjukkan bahwa Ranperda ini disusun dengan tetap menghormati nilai, kebiasaan, dan praktik baik masyarakat peternak di Bumi Segantang Lada” jelas Mustamin.

Dari sisi kewenangan, Ranperda ini secara cermat merumuskan bahwa seluruh tindakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan (Pasal 5). Penyelenggaraan karantina tetap dilaksanakan oleh instansi yang berwenang, penetapan status wabah penyakit Hewan tetap menjadi kewenangan Menteri (Pasal 28 ayat (2)), dan pengaturan jaminan Produk Halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangnya.

”Fraksi Partai Golkar menilai pengaturan ini memberikan kepastian hukum, menghindari tumpang tindih kewenangan dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, serta memperkuat sinergi antartingkatan pemerintahan” lanjutnya.

Terakhir, Mustamin Bakri menyatakan bahwa Fraksi Partai Golkar juga memberikan apresiasi atas sejumlah pengaturan yang bersifat maju dan menjawab kebutuhan riil di lapangan yang mana salah satunya Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) melalui penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner, persyaratan higiene dan sanitasi unit usaha Produk Hewan, kepemilikan Nomor Kontrol Veteriner (NKV), serta pembinaan pemenuhan standar Rumah Potong Hewan (Pasal 18 sampai dengan Pasal 20).

Beda hal yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan melalui Sahat Sianturi, ia menjelaskan bahwa Fraksi Pdi Perjuangan menilai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki arti strategis bagi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu membangun sistem penyelenggaraan peternakan yang lebih terencana, produktif, sehat, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa keberhasilan sebuah peraturan daerah tidak cukup diukur dari lengkapnya pasal-pasal yang mengatur kewenangan pemerintah, kewajiban pelaku usaha, larangan, dan sanksi administratif.

”Keberhasilannya harus diukur dari sejauh mana peraturan tersebut mampu meningkatkan produksi peternakan daerah, memperluas akses peternak terhadap sarana produksi, memperbaiki pelayanan kesehatan hewan, menjaga keamanan pangan, dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah” tegas Sahat Sianturi.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Daging, telur, susu, dan produk hewan lainnya yang beredar di pasar harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan, serta ditangani melalui proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi yang memenuhi standar higiene dan sanitasi.

”Pengawasan terhadap rumah potong hewan, tempat pemotongan unggas, tempat penyimpanan dingin, tempat pengolahan produk hewan, dan sarana distribusi perlu dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan” lanjutnya.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Sahat Sianturi juga memandang pentingnya pengawasan terhadap penggunaan obat hewan, antibiotik, hormon, dan bahan lainnya agar tidak dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus memastikan bahwa pengawasan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administratif, tetapi benar-benar menjamin kualitas, keamanan, dan kelayakan produk hewan yang dikonsumsi masyarakat.

”Perlindungan konsumen harus menjadi orientasi utama, sementara pembinaan kepada pelaku usaha perlu dilakukan secara proporsional agar peningkatan standar keamanan pangan dapat berjalan seiring dengan keberlangsungan usaha masyarakat”tutupnya

Pada umumnya, berdasarkan seluruh pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyatakan setuju agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan tetap memperhatikan penyempurnaan substansi dan teknik perancangan sesuai hasil pembahasan bersama, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh setiap fraksi.

Persetujuan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya membangun sistem peternakan dan kesehatan hewan yang mampu memperkuat ketahanan pangan, melindungi kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing usaha peternakan, dan mendorong kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

DPRD Provinsi Kepulauan Riau berharap agar peraturan daerah ini tidak hanya menjadi dokumen hukum yang tersimpan dalam lembaran daerah, melainkan benar-benar menjadi pedoman kerja yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan.