Hadiri Rakerda HMNI Kepri, Ketua DPRD Iman Sutiawan Tekankan Penguatan Ekonomi Maritim dan Kesejahteraan Nelayan

Tanjungpinang – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, H. Iman Sutiawan, menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung di Hotel Aston Tanjungpinang, Sabtu (17/10/2026).

Kehadiran Iman Sutiawan, yang juga merupakan Pembina HMNI Provinsi Kepulauan Riau, menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan organisasi nelayan dalam membahas berbagai persoalan serta peluang pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Bumi Segantang Lada.

Rakerda tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi, menyatukan aspirasi masyarakat nelayan, serta merumuskan program kerja yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan penguatan ekonomi maritim Kepulauan Riau.

Dalam arahannya, Iman Sutiawan menekankan bahwa Kepulauan Riau sebagai provinsi berciri kepulauan memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Potensi tersebut perlu dikelola secara optimal, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya para nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada hasil laut.

"Nelayan merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi Kepulauan Riau. Karena itu, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan. Kita ingin potensi laut yang begitu besar ini mampu menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat pesisir," ujar Iman Sutiawan.

Menurutnya, organisasi nelayan seperti HMNI memiliki peran strategis sebagai wadah untuk menghimpun, memperjuangkan, dan menyampaikan aspirasi masyarakat nelayan kepada pemerintah daerah maupun lembaga legislatif.

Ia berharap HMNI tidak hanya menjadi organisasi yang memperkuat solidaritas antaranggota, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan, inovasi, dan program nyata yang menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat nelayan.

"HMNI harus menjadi jembatan aspirasi masyarakat nelayan. Melalui organisasi yang kuat dan solid, berbagai persoalan yang dihadapi nelayan dapat disampaikan secara terarah sehingga bisa dicarikan solusi bersama dengan pemerintah daerah dan DPRD," ungkapnya.

Lebih lanjut, Iman menyoroti pentingnya penguatan sektor ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitas perikanan, pengembangan usaha budi daya laut, serta perluasan akses terhadap peluang ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga nelayan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar berbagai potensi kelautan di Kepulauan Riau tidak hanya menjadi sumber daya alam yang melimpah, tetapi dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

"Pengembangan ekonomi maritim membutuhkan kerja sama semua pihak. DPRD, pemerintah daerah, organisasi nelayan, dan pelaku usaha perlu membangun sinergi agar program pembangunan sektor perikanan dapat berjalan lebih terarah dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD HMNI Provinsi Kepulauan Riau, Ravi Azhar, S.IP., menyampaikan laporan organisasi yang mencakup berbagai capaian, tantangan, serta rencana strategis HMNI dalam memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di seluruh kabupaten/kota se-Kepulauan Riau.

Rakerda juga menjadi momentum untuk mempererat koordinasi antara pengurus HMNI tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus menyusun langkah-langkah organisasi dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau, Said Sudrajad, yang hadir mewakili Gubernur Kepulauan Riau, menyampaikan bahwa terdapat sebanyak 112 kampung nelayan yang tersebar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Keberadaan kampung-kampung nelayan tersebut menggambarkan pentingnya sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penopang kehidupan ekonomi masyarakat, sekaligus menunjukkan perlunya perhatian terhadap pengembangan kawasan pesisir secara berkelanjutan.

Dalam pemaparannya, Said Sudrajad juga mengungkapkan rencana pengembangan budi daya rumput laut di wilayah perairan Kepulauan Riau.

Menurutnya, kondisi geografis dan karakteristik perairan Kepulauan Riau memiliki potensi yang mendukung pengembangan komoditas tersebut sebagai salah satu alternatif usaha produktif masyarakat pesisir.

Pengembangan budi daya rumput laut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru, memperluas sumber pendapatan masyarakat, serta mendorong diversifikasi usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Menanggapi berbagai potensi tersebut, Iman Sutiawan memandang bahwa pengembangan usaha perikanan dan budi daya laut perlu didukung dengan perencanaan yang matang, pendampingan masyarakat, serta koordinasi antara pemangku kepentingan.

"Kita berharap pengembangan potensi kelautan, termasuk budi daya rumput laut, dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir. Yang terpenting, setiap program harus direncanakan dengan baik dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan," tuturnya.

Rakerda HMNI Provinsi Kepulauan Riau turut dihadiri jajaran pimpinan dan pengurus HMNI dari tujuh kabupaten/kota, yakni Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga.

Kehadiran perwakilan dari seluruh kabupaten/kota tersebut mencerminkan semangat konsolidasi dan komitmen bersama dalam memperkuat peran organisasi nelayan di tengah tantangan pembangunan sektor maritim.

Melalui pelaksanaan Rakerda ini, diharapkan terbangun kesamaan pandangan dan langkah strategis antara organisasi nelayan, pemerintah daerah, dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang dialog untuk memperkuat perhatian terhadap kebutuhan masyarakat nelayan, sehingga potensi kemaritiman Kepulauan Riau dapat terus dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.