Ketidakpastian Nasib 1.449 Guru PPPK Paruh Waktu, Komisi IV DPRD Kepri Desak Kepastian dan Solusi Berkeadilan
Tanjungpinang – Nasib 1.449 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Provinsi Kepulauan Riau hingga kini masih belum menemui kejelasan. Menjelang berakhirnya masa kontrak pada November 2026, belum ada kepastian terkait perpanjangan Surat Keputusan (SK) maupun kebijakan lanjutan terhadap para tenaga pendidik tersebut.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Anggota Komisi IV, Hanafi Ekra, S.Ag., M.Pd.I, menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera memberikan kepastian hukum serta jaminan keberlanjutan bagi para guru PPPK paruh waktu.
“Persoalan ini menyangkut hajat hidup banyak orang, sehingga harus menjadi perhatian bersama,” ujar Hanafi, Rabu (15/4/2026).
Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa masyarakat perlu memahami kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini tengah mengalami defisit cukup signifikan. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik juga terus meningkat.
“Kami berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tidak merugikan salah satu pihak. Semua kepentingan harus diperhatikan secara proporsional,” jelasnya.
Hanafi menambahkan, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disahkan, pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan masih terkendala persoalan anggaran. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam menetapkan prioritas pembangunan, khususnya menunda proyek-proyek yang membutuhkan anggaran besar.
“Kondisi APBD kita saat ini belum dalam keadaan ideal. Untuk itu, pembangunan dengan kebutuhan anggaran besar sebaiknya dipertimbangkan kembali,” tegasnya.
Di tengah situasi tersebut, Hanafi juga mengimbau para guru PPPK paruh waktu agar tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sambil menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah.
“Fokuslah bekerja seperti biasa. Kami di DPRD akan terus berupaya memperjuangkan solusi terbaik, semoga ada jalan keluar yang berpihak pada kepentingan para guru di Kepulauan Riau,” pungkasnya.