Komisi IV DPRD Kepri Evaluasi Pelaksanaan TKA dan Kesiapan Sarpras Pendidikan SMAN 8 Batam
Tanjungpinang – Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kunjungan kerja dan peninjauan langsung terhadap kondisi sarana dan prasarana serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di SMA Negeri 8 Batam, Jumat, (06/11/2026), mulai pukul 10.00 WIB.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pendidikan, khususnya dalam memastikan proses pembelajaran berlangsung secara optimal dan didukung oleh ketersediaan sumber daya pendidikan yang memadai.
Kunjungan tersebut diikuti Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Ririn Warsiti, S.E., M.M. dan Januar Robert Silalahi, S.I.Kom. Turut hadir Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepri Wilayah Batam, Kasdiyanto, S.Pd.; Kepala SMKN 13 Batam, Dedi Indra; Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 8 Batam, Hisam Hidayatullah; Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Hendar Royani; serta sejumlah guru SMAN 8 Batam.
Dalam kesempatan tersebut, Ririn Warsiti menjelaskan bahwa kunjungan Komisi IV DPRD Kepri bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA), melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah, sekaligus menghimpun berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
"Kami dari Komisi IV DPRD Kepri juga ingin memperoleh gambaran mengenai rencana kerja dan kebutuhan sekolah untuk Tahun Anggaran 2027 sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan dan penganggaran sektor pendidikan," ujarnya.
Menurut Ririn, berbagai kendala yang terjadi di lingkungan sekolah perlu segera diidentifikasi dan dicarikan penyelesaian secara tepat agar tidak berlarut-larut dan berdampak terhadap pemenuhan hak belajar peserta didik maupun kualitas lulusan.
"Kendala yang terjadi di lingkungan sekolah harus segera diselesaikan, karena kalau dibiarkan, akan berdampak pada proses pembelajaran dan kualitas lulusan anak-anak kita," ujar Ririn.
Ia menegaskan bahwa kunjungan dan evaluasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Komisi IV DPRD Kepri dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja di bidang pendidikan.
Setiap persoalan yang ditemukan maupun aspirasi yang disampaikan pihak sekolah akan dicatat dan ditelaah lebih lanjut untuk kemudian dibahas di tingkat Komisi IV DPRD Kepri. Dengan demikian, hasil kunjungan diharapkan dapat menjadi dasar dalam mendorong penyelesaian persoalan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait.
Dalam sesi dialog, sejumlah guru menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Guru Pendidikan Agama Islam, Akamna Azia, mengungkapkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah peserta didik dengan ketersediaan tenaga pendidik.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan kebutuhan peserta didik dapat terlayani secara optimal. Selain persoalan ketersediaan guru, ia juga menyampaikan keluhan mengenai pembayaran honor sejumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami keterlambatan. Persoalan tersebut mencakup guru honorer, petugas keamanan (security), serta tenaga kebersihan.
Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena keberlangsungan layanan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas fisik, tetapi juga oleh dukungan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh haknya secara layak dan tepat waktu.
Sementara itu, Guru Ekonomi, Siti Fatimah, menyampaikan persoalan keterbatasan ketersediaan buku pelajaran bagi peserta didik. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, guru terpaksa mencari alternatif dengan mengunduh dan memanfaatkan buku elektronik secara mandiri.
Namun, penggunaan buku elektronik secara terus-menerus dinilai belum sepenuhnya mampu menggantikan kebutuhan peserta didik terhadap buku cetak. Keterbatasan bahan ajar tersebut juga dikhawatirkan dapat memengaruhi motivasi dan minat belajar siswa.
Siti Fatimah juga mengungkapkan persoalan distribusi beban mengajar yang belum berjalan secara proporsional. Terdapat guru yang harus memenuhi beban mengajar hingga 40 jam, sementara pada sisi lain ditemukan jadwal mengajar yang berbenturan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Komisi IV DPRD Kepri mencatat dan mendalami setiap persoalan yang disampaikan oleh pihak sekolah. Berbagai persoalan yang terungkap juga menjadi bahan evaluasi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar satuan pendidikan.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus Ketua Panitia TKA SMAN 8 Batam, Hisam Hidayatullah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta kunjungan Komisi IV DPRD Kepri. Ia berharap kunjungan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di SMAN 8 Batam.
Apresiasi serupa disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepri Wilayah Batam, Kasdiyanto, S.Pd. Ia berharap perhatian dan pengawasan yang dilakukan Komisi IV DPRD Kepri dapat menjadi dorongan bagi kemajuan sekolah, sekaligus memperkuat sinergi antara satuan pendidikan, Dinas Pendidikan, dan DPRD dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan.