Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Nelayan Pesisir, Wahyu Wahyudin: Jangan Sampai Laut Kepri Kaya, tetapi Nelayannya Kesulitan

Tanjungpinang – Nasib ribuan rumah nelayan yang berdiri di atas laut dan kawasan mangrove kembali menjadi sorotan. Dalam Rembuk Agraria Nelayan Pesisir, sejumlah persoalan masyarakat pesisir mengemuka, mulai dari ketidakjelasan status permukiman, pemanfaatan kawasan mangrove, keterbatasan sarana perikanan, akses beasiswa, hingga sulitnya memperoleh solar untuk melaut.

Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, SE., MM, menegaskan persoalan nelayan pesisir membutuhkan perhatian serius dan kebijakan yang memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Ia mempertanyakan bagaimana nelayan bisa diminta menjaga laut, sementara status rumah mereka belum jelas dan biaya pendidikan anak-anak masih menjadi beban keluarga.

“Jangan sampai masyarakat pesisir yang telah puluhan tahun tinggal di sana justru menjadi korban ketidakpastian kebijakan. Penataan harus dilakukan secara manusiawi, adil, dan memberikan solusi, bukan sekadar menghadirkan penertiban,” ujar Wahyu.

Wahyu mendorong pemerintah membedakan persoalan permukiman tradisional, kepentingan konservasi, tata ruang, dan hak masyarakat yang telah tinggal secara turun-temurun. Pemerintah diminta mendata dan memetakan permukiman nelayan, mengkaji dasar hukum pemanfaatan ruang, serta menyiapkan mekanisme penataan dan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk kawasan mangrove, Wahyu menilai upaya menjaga ekosistem harus berjalan beriringan dengan solusi bagi warga yang telah lama bermukim dan menggantungkan penghidupan di kawasan tersebut.

Ia juga menyoroti bantuan sarana dan prasarana nelayan. Bantuan kapal, mesin, alat tangkap, tambatan perahu, fasilitas penyimpanan ikan, dan infrastruktur pendukung harus tepat sasaran agar mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan.

Selain itu, Wahyu meminta pemerintah membenahi distribusi, kuota, dan akses solar bersubsidi melalui SPBUN. Kesulitan memperoleh bahan bakar, menurut dia, berdampak langsung pada biaya operasional melaut. Ia juga mendorong beasiswa pendidikan tinggi bagi anak nelayan menjadi program afirmasi berkelanjutan agar keterbatasan ekonomi keluarga tidak menghambat mereka melanjutkan pendidikan.

Menurut Wahyu, keberhasilan pembangunan sektor kelautan tidak cukup diukur dari produksi ikan, nilai ekspor, atau pertumbuhan investasi. Indikatornya juga harus mencakup kesejahteraan nelayan, kepastian tempat tinggal, kemudahan melaut, peningkatan pendapatan, dan akses anak nelayan terhadap pendidikan tinggi.

Ia berharap Rembuk Agraria Nelayan Pesisir menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret yang menjadi agenda bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, BP Batam, dan instansi terkait.

“Nelayan adalah penjaga laut sekaligus bagian penting dari masa depan ekonomi maritim Kepri. Jangan sampai lautnya kaya, tetapi kehidupan nelayannya tetap penuh kesulitan,” ujarnya.