Wahyu Wahyudin: Kemiskinan Boleh Turun di Atas Kertas, Kesejahteraan Harus Nyata Dirasakan Rakyat

Tanjungpinang - Angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau yang turun menjadi 4,09 persen rupanya tidak serta-merta membuat semua pihak lega. Anggota DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, SE., MM justru melempar pertanyaan mendasar: apakah penurunan itu benar-benar terasa di meja makan rakyat?

Wahyu mengaku mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat dan daerah dalam menekan angka kemiskinan. Namun, politisi yang juga menjabat Sekretaris Komisi II DPRD Kepri itu menilai capaian tersebut perlu dijelaskan secara terbuka. Masyarakat, katanya, berhak tahu indikator apa yang dipakai sehingga angka kemiskinan bisa turun 0,17 poin persentase menjadi 4,09 persen.

“Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah bekerja keras menurunkan angka kemiskinan di Kepri. Ini tentu patut kita apresiasi. Namun, kita juga perlu mengetahui indikator apa yang digunakan,” ujar Wahyu, Kamis (22/10/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kepri pada Maret 2026 tercatat 4,09 persen, turun dari 4,26 persen pada September 2025. Secara jumlah, penduduk miskin berkurang sekitar 3.300 orang, dari 114.550 menjadi 111.220 jiwa.

Meski begitu, Wahyu mengingatkan bahwa penurunan kemiskinan tidak otomatis berarti seluruh persoalan ekonomi masyarakat sudah tuntas. Ia lalu melontarkan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang menurutnya justru paling penting.

“Jika angka kemiskinan turun, apakah daya beli masyarakat juga meningkat? Apakah jumlah pengangguran berkurang? Apakah masyarakat yang terkena PHK semakin sedikit? Jangan sampai statistik menunjukkan perbaikan, tetapi sebagian masyarakat justru merasa semakin berat memenuhi kebutuhan hidup,” tegasnya.

Menurut Wahyu, angka kemiskinan semestinya dibaca bersama indikator ekonomi lain, seperti tingkat pengangguran, kualitas lapangan kerja, pendapatan rumah tangga, dan perubahan harga kebutuhan pokok. Ia pun meminta pemerintah dan BPS menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami soal metode penghitungan garis kemiskinan dan faktor-faktor yang memengaruhi penurunannya.

Sebagai daerah kepulauan, Kepri memiliki karakter ekonomi yang beragam. Persoalan warga perkotaan, kawasan industri, hingga wilayah pesisir tidak bisa disamakan. Karena itu, Wahyu menekankan pentingnya melihat kondisi masing-masing kabupaten dan kota.

“Kita perlu memastikan bahwa keberhasilan yang dilaporkan benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari pekerja, nelayan, pelaku UMKM, hingga keluarga berpenghasilan rendah,” katanya.

Bagi Wahyu, penurunan angka kemiskinan seharusnya bukan menjadi tujuan akhir, melainkan pijakan untuk memperluas kesempatan kerja, menjaga daya beli, memperkuat UMKM, dan meningkatkan perlindungan terhadap pekerja.

“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya angka kemiskinan yang turun di atas kertas, melainkan juga kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok, memperoleh pekerjaan yang layak, menyekolahkan anak, dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan tenang,” ujarnya.

Statistik memang penting untuk mengukur kemajuan. Tetapi bagi Wahyu, kesejahteraan tetap harus dirasakan sampai ke tingkat rumah tangga. Ketika kemiskinan dinyatakan menurun, tantangan berikutnya bagi pemerintah adalah memastikan semakin banyak keluarga benar-benar mampu hidup lebih baik.