Tanjungpinang, DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Rapat Paripurna Masa Sidang Ke-3 Tahun Anggaran 2024-2025 bertempat di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Senin , (04/08/2025).
Paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd. dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, SE., M.Si.
Wakil dari Fraksi Gerindra Capt. Luther Jansen, M.Mar., MM menyampaikan beberapa pandangan yang menjadi sikap dan sebagai catatan terhadap hasil akhir Ranperda tersebut.
”Fraksi Gerindra memandang bahwa pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara substansial dimaksud sebagai upaya evaluasi kemungkinan terjadinya disparsitas antara perencanaan anggaran dan realisasi dilapangan, evaluasi ini menjadi pijakan penting bagi pelaksanaan fungsi pengawasan APBD terhadap pelaksanaan APBD tersebut. ” kata Luther Jansen.
Fraksi Gerindra memandang bahwa pertanggungjawaban APBD 2024 tidak semata-mata dimaknai sebagai kewajiban administratif untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih daripada itu pertanggungjawaban tersebut seharusnya menjadi bahan kajian strategis sekaligus sumbangsih pemikiran konstruktif dalam rangka peningkatan kualitas kinerja efektif pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, baik dimasa kini maupun di masa akan datang.
”Fraksi Partai Gerindra berharap agar dalam penyusunan anggaran belanja daerah kedepan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau senantiasa memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, khusus nya dalam kaitan dalam pencapaian sasaran strategis dan target pembangunan daerah”lanjutnya
Hal ini penting agar alokasi anggaran benar-benar mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah secara optimal, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepri.
Terkait Ranperda Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, Fraksi Golkar melalui Asmin Patros, S.H., M.Hum menyampaikan Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Seluruh Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang telah melakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui TAPD, dan pembahasan ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.
Fraksi Golkar menilai dokumen ini merefleksikan komitmen kolektif untuk mewujudkan Transparasni, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara Umum, Fraksi Golkar mengakui capaian positif dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2024, terutama pada Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 98% yang menunjukkan optimalisasi pemungutan pendapatan Lokal serta, Efisiensi Belanja sebesar (92,2%) yang mencerminkan Kedisiplinan Fiskal. Penurunan Ketergantungan Transfer Pusat sebesar (50%) sebagai sinyal kemandirian Fiskal Daerah, serta Rasio Solvabilitas (9,2%) dan beban utang (2,3%) yang masih dalam batas aman, mengindikasikan neraca keuangan yang sehat.
” Fraksi GOLKAR merekomendasikan agar dilakukan Pemulihan Cadangan Fiskal, Reformasi Struktur Belanja, Revolusi Pengelolaan Aset dan Piutang, Peningkatan Kinerja Layanan Publik serta Penguatan Sistem Pengawasan.” tutup Asmin.
Paripurna Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, memberikan beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti serta dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Adapun Wakil/Juru Bicara dari setiap Fraksi yang membacakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau diantaranya adalah Capt. Luther Jansen, M.Mar., MM (Gerindra), Asmin Patros, S.H., M.Hum (Golkar), H. Muhammad Musofa, SE (Nasdem), Wahyu Wahyudin, SE., MM (PKS), Dr. Sahat Sianturi, S.H., M.Hum. (PDI-Perjuangan), H. Sumali, SE (Demokrat-Nurani), Edward Brando, SH (PAN-PKB).
