Tanjungpinang, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Perum Bulog Kantor Cabang Batam, Jumat (09/01/2026) pagi. Kunjungan ini bertujuan memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras, khususnya beras premium yang belakangan mengalami kenaikan harga dan kelangkaan di pasaran.
Wahyu Wahyudin, SE., MM, menyampaikan bahwa sidak dilakukan menyusul laporan masyarakat terkait mahalnya harga beras premium yang lebih banyak ditemukan di pasar modern dibandingkan pasar tradisional.
“Setelah kami cek langsung, Bulog Batam masih memiliki stok beras premium sekitar 24 ton. Selain itu, tersedia cadangan sekitar 4.000 ton di Sulawesi yang siap dikirim,” ujar Wahyu.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada distributor yang melakukan pemesanan. Menurut Wahyu, kondisi tersebut berpotensi menghambat distribusi, meskipun waktu pengiriman dari Sulawesi ke Batam hanya memerlukan dua hingga tiga minggu.
“Ketersediaan beras premium ini sangat penting, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri, agar stabilitas harga tetap terjaga sesuai HET,” tambahnya.
Komisi II DPRD Kepri mendorong distributor agar dapat memanfaatkan pasokan beras premium Bulog, sekaligus membuka peluang penguatan regulasi, termasuk melalui Peraturan Gubernur, guna memastikan distribusi berjalan optimal.
Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPRD Kepri, Zainal Abidin, SE., MH, menilai minimnya respons distributor menjadi persoalan serius yang perlu segera dicarikan solusi bersama.
“Kami akan mengundang Bulog dan para distributor dalam rapat dengar pendapat untuk membahas kendala yang ada, baik terkait harga, margin, maupun faktor lainnya,” tegas Zainal.
Sementara itu, Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Batam, Guido XL Pereira, memastikan stok beras medium di Batam dan Karimun aman untuk tiga hingga empat bulan ke depan. Bulog juga telah menyiapkan pasokan beras premium dari Makassar sebanyak 1.000 hingga 2.000 ton pada tahap awal.
“Harga beras premium dari Bulog ke distributor sekitar Rp14.500 per kilogram, dan dijual ke konsumen sekitar Rp15.400. Kualitasnya terjamin karena berasal langsung dari petani,” jelas Guido.
Komisi II DPRD Kepri berharap sinergi antara Bulog, distributor, dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat demi menjaga ketahanan pangan serta memastikan masyarakat memperoleh beras berkualitas dengan harga yang terjangkau.
