Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menyayangkan ketidakhadiran pihak aplikator Maxim Cabang Tanjungpinang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Selasa (10/02/2026).
RDP tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas aksi unjuk rasa para driver Maxim yang sebelumnya menyampaikan aspirasi di halaman Gedung DPRD Kepri. Ketua Komisi III DPRD Kepri, H. Teddy Jun Askara, S.E., M.M., menegaskan bahwa pihak Maxim tidak memenuhi undangan resmi rapat dengan alasan pimpinan perusahaan tidak berada di tempat.
Meski demikian, rapat tetap dilanjutkan dengan melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, unsur kepolisian, serta instansi terkait lainnya guna membahas permasalahan yang disampaikan para pengemudi online.
Menurut Teddy Jun Askara, ketidakhadiran pihak Maxim dinilai sebagai bentuk kurangnya penghargaan terhadap aspirasi para driver yang telah menyampaikan tuntutannya secara terbuka dan konstitusional. Padahal, kehadiran aplikator menjadi salah satu poin utama yang diminta para pengemudi agar persoalan yang dihadapi dapat dibahas secara langsung.
Dalam forum RDP tersebut, Komisi III DPRD Kepri menghasilkan sejumlah rekomendasi. Pertama, DPRD meminta pihak Maxim untuk sementara waktu menghentikan perekrutan driver baru di wilayah Tanjungpinang.
Kedua, DPRD mendorong Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau agar berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terkait penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Peraturan Gubernur.
DPRD Kepri juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan operasional aplikator secara langsung, mengingat perizinan perusahaan berbasis aplikasi digital berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak Maxim dalam RDP ini. Forum ini sangat penting untuk menjawab aspirasi para driver dan mencari solusi bersama,” tegas Teddy.
Ia berharap pada agenda lanjutan ke depan, pihak aplikator dapat bersikap kooperatif dan hadir secara langsung agar persoalan tarif serta rekrutmen pengemudi dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan solusi yang adil bagi seluruh pihak terkait.
